![](http://202.154.32.5/backoffice/static/images/menu/dasar-hukum.png
)
Dasar Hukum Daftar dokumentasi dasar hukum
Kota Bandung merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia. Kota yang memiliki julukan Paris van Java ini kini semakin berkembang menjadi Kota Metropolitan, dengan kemudahan akses dan fasilitas kota yang dapat dirasakan oleh masyarakat maupun wisatawan. Kita seharusnya berbangga diri karena Bandung merupakan salah satu kota dengan pertumbuhan ekonomi terbaik di Indonesia. Salah satunya adalah melalui pembayaran pajak daerah.
Sebagaimana diketahui bahwa sektor pajak daerah merupakan sumber pendapatan utama bagi Pemerintah Kota Bandung, dimana pajak daerah memberikan kontribusi sepertiga dari total pendapatan daerah. Ini lah yang menjadi tugas utama dari dibentuknya Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah. Target pendapatan sektor pajak daerah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. BPPD berharap agar adanya kesadaran dan kepatuhan masyarakat yang menjadi wajib pajak dalam membayar pajak serta meningkatnya pengawasan atas pelaksanaan sistem perpajakan.
Membangun Kota Bandung tentunya membutuhkan sebuah kekuatan yang bernama kolaborasi yang sejatinya dihadirkan secara harmonis oleh pemerintah dan warganya.
Pajak Daerah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memberikan kontribusi besar bagi Penerimaan Daerah Kota Bandung Dasar normatif dalam pengelolaan pajak daerah adalah Undang - Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lahirnya undang-undang tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum melalui penerapan closed-list pungutan daerah serta memperbaiki pengelolaan pajak daerah melalui pengaturan yang jelas tentang pemanfaatan hasil pungutan daerah.
Untuk Mengetahui Produk Hukum Kota Bandung silahkan kunjungi https://jdih.bandung.go.id/
No | Judul File | Link |
---|---|---|
1 | Keputusan Wali Kota Nomor 973/Kep. 3658 - Bapenda/2022 Tentang Peta Jalan Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | Unduh File Baca |
2 | Keputusan Wali Kota Nomor 973/Kep. 3658 - Bapenda/2022 Tentang Peta Jalan Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | Unduh File Baca |
3 | Keputusan Wali kota Nomor 973/Kep.206-Bapenda/2022 Tentang Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bandung | Unduh File Baca |
4 | Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame | Unduh File Baca |
5 | Peraturan Wali Kota Nomor 615 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Online System atas Data Transaksi Usaha Wajib Pajak | Unduh File Baca |
6 | Peraturan Wali Kota Nomor 1405 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung | Unduh File Baca |
7 | Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 160 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung | Unduh File Baca |
8 | Peraturan Wali Kota Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Insentif Pajak Daerah | Unduh File Baca |
9 | Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2021 Tentang SOTK Bapenda | Unduh File Baca |
10 | Perturan Wali Kota Nomor 55 Tentang Petunjuk Teknis PBB | Unduh File Baca |
11 | Peraturan Wali Kota Nomor 243 Tahun 2017 Tentang BPHTB | Unduh File Baca |
12 | Keputusan Wali Kota 973_Kep.444-BPPD_2017 tentang TIM PENERTIBAN PAJAK DAERAH KOTA BANDUNG | Unduh File Baca |
13 | Peraturan Wali Kota Nomor 244 Tahun 2017 Tentang PBB | Unduh File Baca |
14 | Peraturan Wali Kota Nomor 242 Tahun 2017 Tentang Pajak Air Tanah | Unduh File Baca |
15 | Peraturan Wali Kota Nomor 727 Tahun 2018 Tentang Perubahan Pajak Reklame | Unduh File Baca |
16 | Peraturan Wali Kota Nomor 239 Tahun 2017 Tentang Pajak Rekame | Unduh File Baca |
17 | Peraturan Wali Kota Nomor 238 Tahun 2017 Tentang Pajak Hiburan | Unduh File Baca |
18 | Peraturan Wali Kota Nomor 237 Tahun 2017 Tentang Pajak Restoran | Unduh File Baca |
19 | Peraturan Wali Kota Nomor 236 Tahun 2017 Tentang Pajak Hotel | Unduh File Baca |
20 | Peraturan Daerah No 6 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah | Unduh File Baca |