Dasar Hukum Daftar dokumentasi dasar hukum

Kota Bandung merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia. Kota yang memiliki julukan Paris van Java ini kini semakin berkembang menjadi Kota Metropolitan, dengan kemudahan akses dan fasilitas kota yang dapat dirasakan oleh masyarakat maupun wisatawan. Kita seharusnya berbangga diri karena Bandung merupakan salah satu kota dengan pertumbuhan ekonomi terbaik di Indonesia. Salah satunya adalah melalui pembayaran pajak daerah.

Sebagaimana diketahui bahwa sektor pajak daerah merupakan sumber pendapatan utama bagi Pemerintah Kota Bandung, dimana pajak daerah memberikan kontribusi sepertiga dari total pendapatan daerah. Ini lah yang menjadi tugas utama dari dibentuknya Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah. Target pendapatan sektor pajak daerah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. BPPD berharap agar adanya kesadaran dan kepatuhan masyarakat yang menjadi wajib pajak dalam membayar pajak serta meningkatnya pengawasan atas pelaksanaan sistem perpajakan.

Membangun Kota Bandung tentunya membutuhkan sebuah kekuatan yang bernama kolaborasi yang sejatinya dihadirkan secara harmonis oleh pemerintah dan warganya.

Pajak Daerah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memberikan kontribusi besar bagi Penerimaan Daerah Kota Bandung Dasar normatif dalam pengelolaan pajak daerah adalah Undang - Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lahirnya undang-undang tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum melalui penerapan closed-list pungutan daerah serta memperbaiki pengelolaan pajak daerah melalui pengaturan yang jelas tentang pemanfaatan hasil pungutan daerah. 

Untuk Mengetahui Produk Hukum Kota Bandung silahkan kunjungi https://jdih.bandung.go.id/